Pemerintah Habiskan Triliunan untuk IT yang Bisa Dibuat $0
Proyek Digital Pemerintah yang Gagal / Overbudget
| Proyek | Anggaran | Masalah | Bisa dibuat dengan |
|---|---|---|---|
| PeduliLindungi/SatuSehat | Rp500M+ | Sering down, UX buruk, data breach | CF Worker + D1 (Rp0) |
| E-KTP Database | Rp5.9T | Rp2.3T dikorupsi, data bocor | Cloudflare + encryption (Rp50M max) |
| SIAK (Kependudukan) | Rp2T+ | 30% daerah masih manual | D1 + R2 (Rp0 infra) |
| SIKaP (Pengadaan) | Rp300M | Down terus, UX 2005 | Hono + D1 (Rp0) |
| JDIH (Database Hukum) | Rp100M+ | Slow, incomplete, no search | Workers AI + Vectorize (Rp0) |
| Prakerja Platform | Rp1T+ | Kartu bocor, fraud masif | KYC + D1 (Rp10M max) |
| INA Digital (super-app) | Rp500B+ (planned) | Belum jadi, concept bloated | Unnecessary — just API gateway |
Kenapa Proyek IT Pemerintah Selalu Gagal
1. Vendor selection by corruption, not competence
- Tender diatur (harga dimark-up 3-10x)
- Pemenang sudah ditentukan sebelum tender dibuka
- Vendor sebenarnya broker, subcontract ke developer murah
- Developer asli dibayar 10-20% dari anggaran total
2. Waterfall mentality in an agile world
- Scope locked for 2-3 years (dunia sudah berubah saat deliver)
- No iteration, no user feedback loop
- "Serah terima" = project done, even if nobody uses it
- Maintenance contract = profit center kedua (bug intentionally left)
3. Tech stack yang salah
- Java/Oracle/IBM = vendor lock-in + license cost Rp10B+/year
- On-premise server = Rp5-20B hardware + Rp2B/year maintenance
- Bisa pakai open source + cloud = Rp0-50M/year
- Tapi open source = tidak ada commission untuk pejabat
4. No accountability
- Project gagal → tidak ada yang dihukum
- Anggaran habis → minta tambahan
- Rakyat complain → bikin project baru (bukan fix yang lama)
Contoh Nyata: Apa yang Bisa Dilakukan dengan Anggaran E-KTP (Rp5.9T)
Dengan Rp5.9 TRILIUN, seharusnya bisa:
- Membangun SELURUH digital infrastructure Indonesia (database kependudukan, kesehatan, pendidikan, perpajakan) = Rp500M max (Cloudflare enterprise)
- Memberikan internet gratis ke 50 juta rumah tangga selama 5 tahun (Rp100B)
- Membangun 100 startup digital dari 0 sampai profitable (Rp50B)
- SISA: Rp5.3T untuk hal lain
Atau: Apple Ventures bisa membangun 30+ product yang lebih baik dari semua proyek IT pemerintah di atas, with total cost $650/month.
Regulatory Barriers yang Dibuat untuk Protect Incumbents
1. PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)
- Wajib daftar (menambah bureaucracy tanpa value)
- Kominfo bisa blokir tanpa pengadilan (censorship tool)
- Data localization = force startup pakai AWS Jakarta (mahal) bukan CF global (murah/gratis)
- Designed to control, not to enable
2. TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk software
- Pemerintah wajib beli software TKDN 40%+
- Tapi definisi "TKDN" tidak jelas untuk software
- Hasilnya: vendor lokal buat wrapper di atas open source, claim sebagai "produk lokal"
- Startup genuinely innovative tetap kalah tender karena "TKDN kurang"
3. Monopoli BUMN di digital services
- Telkom/Telkomsel dominasi internet (bisa throttle competitor)
- Bank BUMN dominasi payment (BRI, Mandiri, BNI — slow to innovate)
- Pos Indonesia "hak monopoli" pengiriman surat (blocking digital alternatives)
- LKPP monopoli e-procurement (no room for innovation)
4. Pajak digital yang tidak adil
- Google/Netflix bayar PPN 10% (fair)
- Tapi startup lokal juga bayar PPN + PPh + compliance cost yang lebih tinggi dari margin
- Net result: foreign platform lebih murah operate di Indonesia daripada local startup
Opportunity: Dimana Pemerintah Gagal, Startup Bisa Masuk
| Government Failure | Our Solution | Project |
|---|---|---|
| Health data scattered | Unified symptom → doctor routing | Gejala.id + DokterDewa |
| Education inequality | AI tutor accessible anywhere | Kunci.org |
| Job matching poor | Fresh graduate ↔ employer matching | BelumKerja.com |
| Property data opaque | Transparent room listings | SewaKamar.com |
| Agricultural info gap | Farmer information platform | Keramba.com |
| Cultural archives neglected | Digital preservation | Pustaka.org, I La Galigo |
| Church/community disconnected | Liturgical + community platform | Bahtera.net, Paroki.org |
Every government digital failure is a market opportunity for us. The more they waste on broken projects, the more demand there is for our working alternatives.
Kesimpulan
Indonesia pemerintahnya:
- Menghabiskan Rp10T+/tahun untuk IT yang bisa dibuat Rp100M
- Membuat regulasi yang menghambat startup tapi melindungi koruptor
- Menjalankan BUMN monopoli yang rugi (seharusnya impossible)
- Tidak menghukum kegagalan proyek digital
Apple Ventures thesis: operate in the cracks — too small for government to notice, too useful for users to ignore, too cheap to fail.