BUMN Rugi Triliunan & Proyek Pemerintah yang Mubazir
BUMN yang "Tidak Mungkin Rugi" Tapi Rugi
Perusahaan-perusahaan ini memiliki monopoli/semi-monopoli pasar, captive customer, dan subsidi pemerintah — seharusnya tidak mungkin rugi. Tapi korupsi + mismanagement membuatnya rugi:
| BUMN | Revenue | Rugi/Masalah | Kenapa Mustahil Rugi |
|---|---|---|---|
| Garuda Indonesia | Rp50T/tahun | Rugi Rp30T kumulatif | Monopoli rute domestik + haji |
| PLN | Rp350T/tahun | Utang Rp500T+ | MONOPOLI listrik seluruh Indonesia |
| Pertamina | Rp900T/tahun | Rugi Rp20T+ (subholding) | MONOPOLI BBM + gas |
| Krakatau Steel | Rp30T/tahun | Rugi 8 tahun berturut | Proteksi impor + captive market |
| Pos Indonesia | Rp5T/tahun | Rugi Rp1.5T | 4,800 kantor pos monopoli |
| Merpati Airlines | Rp2T/tahun (dulu) | Bangkrut total | Subsidi rute perintis |
PLN case study:
- SATU-SATUNYA penjual listrik ke 80 juta pelanggan
- Tidak ada kompetitor APAPUN (monopoli absolut)
- Harga ditetapkan pemerintah (bisa naik kapan saja)
- TETAP utang Rp500T+
- Alasan: korupsi pengadaan, proyek fiktif, overstaffing (50K+ pegawai)
Garuda case study:
- Captive market haji (100K+ penumpang/tahun, harga ditetapkan)
- Pinjaman dijamin pemerintah (default = taxpayer yang bayar)
- Rute monopoli ke 20+ kota kecil
- TETAP rugi Rp30T kumulatif
- Alasan: mark-up pengadaan pesawat, tiket gratis pejabat, 6,000 karyawan untuk kapasitas yang bisa di-handle 2,000
Proyek Pemerintah yang Mubazir
| Proyek | Anggaran | Masalah |
|---|---|---|
| Hambalang (sport center) | Rp2.5T | Mangkrak, korupsi, dikerjakan 2x budget |
| IKN Nusantara | Rp500T+ (est) | Sepi, pindah tapi pegawai tidak mau |
| Kereta Cepat Jakarta-Bandung | Rp126T (dari Rp72T) | Over-budget 75%, demand rendah |
| E-KTP | Rp5.9T | Rp2.3T dikorupsi (40% budget) |
| Palapa Ring (internet) | Rp7T | Banyak daerah tetap slow/mati |
| Tol Laut | Rp20T+ | Kapal kosong, subsidi tanpa demand |
Regulasi yang Menghambat Startup
1. Perizinan berlapis-lapis (bureaucracy tax):
- PT baru: 2-4 minggu + Rp10-50M (bisa 1 hari di Singapura, $300)
- NIB + KBLI: harus tepat, salah kode = izin ditolak
- Setiap perubahan (tambah KBLI, pindah alamat): proses ulang
- Perizinan berbeda di setiap daerah (retribusi lokal, aturan tambahan)
2. Regulasi fintech yang membunuh inovasi:
- OJK sandbox: 1-2 tahun proses, fee Rp500M+
- Bappebti license (crypto): Rp50M+ fee, 6-12 bulan proses
- Payment license (BI): 12-18 bulan, modal minimum Rp15B
- Hasilnya: startup fintech harus raise $5-10M SEBELUM bisa beroperasi
3. Pajak yang anti-UMKM digital:
- PPn 11% harus dipungut (bahkan untuk SaaS Rp50K/bulan)
- PPh final 0.5% dari omzet (bukan profit) — rugi tetap bayar pajak
- Biaya compliance (akuntan, e-faktur): Rp5-10M/tahun minimum
- UMKM fisik bisa hide revenue (cash), digital startup ter-track 100%
4. Data localization & censorship:
- PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) registration wajib
- Data center harus di Indonesia (mahal, lambat)
- Kominfo bisa blokir platform sewaktu-waktu tanpa due process
- Content moderation requirements yang vague
5. Proteksionisme yang kontraproduktif:
- Wajib TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk software pemerintah
- Tapi tidak ada investasi di developer lokal
- Foreign startup dibatasi, tapi lokal tidak difasilitasi
- Hasilnya: market stuck, tidak ada yang bisa grow
Impact ke Startup Indonesia
Cost of regulatory compliance per year:
| Aktivitas | Biaya | Waktu |
|---|---|---|
| Pendirian PT + izin | Rp50-100M | 1-2 bulan |
| Pajak & accounting | Rp60-120M/tahun | Ongoing |
| Legal (kontrak, TnC, privacy) | Rp50-100M/tahun | Ongoing |
| PSE + compliance | Rp30M/tahun | Ongoing |
| Fintech license (if applicable) | Rp500M-2B | 12-24 bulan |
| Total minimum | Rp200-400M/tahun | — |
Artinya startup Indonesia harus generate Rp200-400M revenue/tahun HANYA untuk bayar compliance sebelum bisa invest di product/growth.
Di Singapura: compliance cost ~$10K/tahun ($150K di Indo).
Di US (Delaware LLC): ~$5K/tahun.
Ini "regulatory tax" yang membuat startup Indonesia mulai dengan handicap.
Kenapa Apple Ventures Bisa Bypass
- Cloudflare = global infrastructure — tidak terikat data localization (server di edge global)
- Belum PT — operate as individual (0.5% PPh final) sampai revenue justify PT cost
- No fintech license needed — kita platform informasi, bukan financial intermediary
- PSE registered — simple compliance, no data center needed
- 442 domains = 442 potential PT/brands jika needed, tapi operate as 1 entity sekarang
- Lean by design — compliance cost same whether 1 or 30 products (1 entity, 1 accountant)